 |
| Drs Rony Rumengan, di lokasi tambang nikel dengan latarbelakang kapal tongkang, di Marombo, Konawe Utara, Sultra. (dok.ist) |
PMTINEWS.com, Jakarta l Riak-riak atau kisruh yang terjadi antar sesama Ormas Sangtorayan, yakni PMTI (Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia) dan IKAT (Ikatan Keluarga Toraja) atau ormas sosial Toraja lainnya belakangan ini, mengundang tanggapan Ketua YAPITO (Yayasan Peduli Tondok Toraya) Drs Rony Rumengan.
Menurut Rony yang juga Anggota Departemen Lingkungan Hidup Pengurus Pusat PMTI ini, jika merunut masalah yang timbul diawali dari soal SK Menkumham RI yang berisi revisi AD/ART terkait Keanggotaan PMTI melalui Notaris. SK tersebut terbit April 2022. Ini kemudian memantik protes beberapa organisasi sosial (orsos) Sangtorayan lainnya.
Padahal, orsos atau ormas-ormas Toraja ini sejatinya adalah anggota PMTI. Dan status keanggotaan kolektif ini sudah berlangsung 18 tahun sejak PMTI didirikan. Ironisnya, akibat kisruh revisi ini pun, seperti dirilis sebelumnya, berkembang isu adanya gugatan ke PTUN dari sejumlah IKAT atau IKT di daerah. Seperti dari Papua, Jawa Timur dan lainnya.
"Pertama-tama saya terima kasih kepada para pendiri PMTI dan Ormas-ormas Sangtorayan lainnya, yang sudah meletakkan pondasi dan mendirikan adanya satu Tongkonan yang mempersatukan kita, yaitu PMTI dan Ormas-ormas Sangtorayan," ujar Rony Rumengan dari Kolaka Utara, Senin malam (5/9), saat dimintai pandangannya soal kondisi terkini ormas Sangtorayan, PMTI.
Pimpinan Umum PMTINEWS yang kini bergelut di bisnis tambang nikel di Sultra ini, bahkan meminta para sesepuh Toraja agar turun gunung untuk mengembalikan marwah ormas Sangtorayan. "Saya minta para sesepuh turun gunung. Seperti Pak Parapak, Prof Sampe Paembonan, Irjen Pol Purnawirawan Mathius Salempang dan sesepuh lainnya. Dudukkan satu meja semua pihak yang terkait dan tuntaskan," ungkap Rony,
Pasalnya, dari catatan media ini, kisruh terjadi tidak lepas dari adanya sikap egosentris seperti "kamiri" (red, karena kami). Seperti ungkapan yang menyebut, 'Baru kali ini PMTI diakui masyarakat Toraja'. Hanya dengan event dan lomba. Padahal, PMTI era sebelumnya juga telah berkiprah. Seperti di era Alm. Frederik Batong dengan memberi bantuan sosial kepada korban gempa di Poso dan lainnya.
 |
| Rony Rumengan, bersama Pimred PMTINEWS Tommy Tiranda harus menginap di salah satu hotel di Palopo, dalam perjalanan menuju Toraja dari Kolaka Utara, beberapa waktu lalu. (dok.ist) |
Sejumlah event atau kegiatan Sangtorayan juga digelar. "Pada zamannya Bapak Tarsis Kodrat jadi Bupati Tana Toraja tahun 1997 dilaksanakan Festival Budaya Toraja. Kemudian tahun 2006 Toraja Mamali' bahkan hadir Wapres Jusuf Kalla ketika itu," tutur Rony yang juga pemilik media cetak, Koran TATOR, saat itu.
Ia menawarkan sejumlah opsi yang mau tak mau harus dihadapi. Pertama, kembali satu; Kedua, masing-masing menjalankan organisasi sangtorayan yang ada dengan konsekuensi terjadi polarisasi; Ketiga, bubarkan organisasinya kemudian bentuk baru; dan Keempat, evaluasi diri masing-masing pengurus dan lakukan reshuffle. Tinggal pilih opsi yang mana.
Rony juga mengingatkan, untuk tidak menggiring ormas sangtorayan ke dalam politik praktis, apalagi menjelang 2024. "Jangan sampai Ormas Sosial Sangtorayan ini digiring ke dalam politik. Oknum pengurusnya boleh berpolitik tapi Ormasnya tetap independen, apalagi jelang tahun politik ke depan," pungkasnya. (rus)
