Aksi Damai Aliansi Pemuda Toraja dan Pembacaan 4 Poin Kesepakatan Komitmen untuk Menyelamatkan Toraja khususnya Toraja Utara dari Penyakit Soal, yakni Narkoba, Judi dan Seks Bebas. (dok.pmtinews)
PMTINEWS.com, Jakarta — Aksi damai Aliansi Pemuda Toraja di Mapolres Toraja Utara, Panga’, Tondon, Senin (30/3), bukan sekadar seremonial. Di hadapan publik, Kapolres Toraja Utara AKBP Stephanus Luckyto Andry Wicaksono diminta membaca dan menandatangani 4 poin komitmen, sebuah kontrak moral yang kini menunggu pembuktian.
Aliansi yang terdiri dari PPGT, KNPI Toraja Utara, GMKI, GAMKI, Pemuda Pancasila, dan elemen lainnya datang membawa kegelisahan atas memburuknya kondisi sosial terkait narkoba, judi berkedok adat, hingga praktik yang mencederai nilai budaya. Audiensi berujung pada kesepakatan tertulis yang dibacakan langsung Kapolres di lapangan apel.
Kapolres mengakui institusinya belum sempurna dan meminta dukungan publik. Namun pengakuan itu justru menegaskan, masalahnya nyata, dan tanggung jawab ada di pundak kepolisian.
Empat komitmen yang dibacakan, pada prinsipnya mengandung pengertian, antara lain, perang total terhadap penyakit sosial seperti narkoba, judi, dan seks bebas; nol toleransi terhadap judi yang berlindung di balik adat dan budaya; penindakan internal terhadap oknum polisi yang memberi ruang atau legitimasi bagi mafia judi berkedok adat; dan sinergi terukur dengan tokoh agama, adat, dan pemuda dalam menjalankan tugas sesuai UU Kepolisian.
Komitmen itu konkritnya berbunyi, pertama, Kapolres Toraja Utara berkomitmen untuk memerangi segala jenis penyakit sosial selama menjabat sebagai Kapolres Toraja Utara, antara lain, narkoba, judi, dan seks bebas. Kedua, Kapolres Toraja Utara berkomitmen untuk tidak mentolerir pelaku judi berkedok adat dan budaya; Ketiga, Kapolres Toraja Utara berkomitmen menindak indikasi anggotanya yang melegitimasi atau memberikan ruang-izin kepada mafia judi berkedok adat dan budaya; dan keempat, Kapolres Toraja Utara berkomitmen membangun sinergi dengan tokoh keagamaan/keumatan, tokoh adat dan budaya serta tokoh pemuda untuk melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Kepolisian secara konsisten dan terukur.
Poin-poin ini ditandatangani seluruh elemen pemuda, artinya, pengawasan publik resmi dimulai. Pemuda Toraja juga memberi peringatan tegas, bila komitmen diabaikan, mereka akan kembali dengan tekanan yang lebih kuat.
Di akhir acara, Kapolres berkelakar soal “laki-laki harus pegang omongan.” Publik menunggu bukan kelakar, melainkan aksi nyata. Pertanyaannya kini sederhana dan tajam, apakah Polres benar-benar berani membersihkan praktik ilegal termasuk jika itu melibatkan oknum di dalam tubuhnya sendiri? Jika tidak, empat poin itu hanya akan menjadi dokumen tanpa makna. (cemet)
%20Frederik%20Kala'lembang_20260322_063043_0000.png)
